Fungsi Mahkamah Agung Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Terimakasih telah mengunjungi halaman ENVERITA.COM, kami sangat menghargai waktu anda dan berharap anda menemukan apa yang anda cari. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau kebutuhan lebih lanjut.

Mahkamah Agung (MA) bukan sekadar lembaga peradilan biasa. Ia adalah pilar tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, dan perannya sangat vital dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di negara ini. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang diatur secara tegas dalam berbagai peraturan, terutama dalam:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan pertama),

• dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (perubahan kedua).

Mari kita telaah secara rinci, apa saja fungsi Mahkamah Agung menurut aturan hukum yang berlaku.

1. Fungsi Peradilan: Mengadili di Puncak Tertinggi

Fungsi utama Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan tertinggi (kasasi). Artinya, jika suatu perkara sudah diputus di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, MA menjadi tempat terakhir untuk memastikan apakah hukum telah diterapkan dengan benar.

Selain kasasi, MA juga menangani permohonan Peninjauan Kembali (PK), terutama bila ada bukti baru atau kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Ini adalah bentuk kontrol akhir untuk menjamin keadilan substantif.

📌 Diatur dalam: Pasal 20 dan 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

2. Fungsi Pengawasan: Menjaga Etika dan Profesionalisme Peradilan

MA tak hanya mengadili perkara, tapi juga bertindak sebagai pengawas bagi seluruh badan peradilan di bawahnya. Tugas ini meliputi:

• Mengawasi perilaku hakim dan pegawai pengadilan,

• Memberikan sanksi bila ada pelanggaran kode etik,

• Memastikan setiap pengadilan menjalankan fungsinya dengan independen dan profesional.

Dengan pengawasan ini, Mahkamah Agung berperan penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

📌 Diatur dalam: Pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985

3. Fungsi Pengaturan: Menjembatani Kekosongan Hukum

Sering kali dalam praktik, ada situasi yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Di sinilah fungsi pengaturan MA bekerja. Mahkamah Agung bisa:

• Menyusun peraturan atau pedoman teknis bagi hakim,

• Memberikan arahan hukum agar pengadilan di seluruh Indonesia memiliki standar yang seragam.

Fungsi ini membantu menjaga konsistensi prosedur hukum antar wilayah dan antar tingkat pengadilan.

📌 Diatur dalam: Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985

4. Fungsi Pemberian Nasehat Hukum: Menjadi Penasehat Presiden

Mahkamah Agung juga memiliki fungsi konstitusional yang tak kalah penting, yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden, terutama terkait dengan:

• Permintaan grasi oleh terpidana,

• Isu-isu hukum lainnya atas permintaan lembaga negara tertentu.

Dengan fungsi ini, MA turut menjaga agar kebijakan eksekutif tetap berada dalam koridor hukum.

📌 Diatur dalam: Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1985

5. Fungsi Administratif: Mengelola Sumber Daya Peradilan

Sebagai pimpinan seluruh pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, Mahkamah Agung juga mengelola:

• Pengangkatan dan mutasi hakim,

• Pengelolaan anggaran dan fasilitas pengadilan,

• Pengembangan sistem administrasi peradilan.

Fungsi ini memastikan roda organisasi peradilan berjalan lancar dan efisien.

📌 Diatur dalam: Pasal 12 dan 13 UU No. 14 Tahun 1985

6. Fungsi Pendidikan: Meningkatkan Kompetensi Hakim

Terakhir, MA memiliki tanggung jawab penting untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim. Caranya antara lain:

• Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan hukum berkelanjutan,

• Mendorong pemahaman etika dan profesionalisme di kalangan hakim.

Tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai, sulit membayangkan peradilan yang adil dan tepercaya.

Menjaga Wibawa dan Keadilan Hukum

Mahkamah Agung bukan hanya tempat terakhir untuk mencari keadilan, tapi juga penjaga sistem peradilan nasional. Ia berperan dalam menegakkan hukum, mengawasi pelaksanaannya, mengatur prosedur, hingga memberikan nasehat hukum kepada Presiden.

Dengan memahami fungsi-fungsi Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang, kita tidak hanya mengetahui “apa itu MA”, tetapi juga mengerti bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja untuk melindungi keadilan.

“Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Dan Mahkamah Agung ada di garis depan untuk memastikan itu terjadi.”

Punya pertanyaan tentang sistem hukum atau lembaga peradilan lainnya? Tulis di kolom komentar — mari belajar hukum bersama, tanpa perlu jadi sarjana hukum dulu!