Kecelakaan Lalu Lintas Karena Jalan Rusak, Apakah Pemerintah Bisa Digugat?

Kecelakaan di jalan tidak selalu terjadi karena kelalaian pengendara. Dalam banyak kasus, kondisi jalan justru menjadi penyebab utama. Jalan berlubang, aspal rusak, atau genangan air yang menutupi kerusakan sering kali membuat pengendara kehilangan kendali.

Situasi seperti ini bukan hal langka. Banyak orang pernah mengalaminya, atau setidaknya melihat langsung di sekitar mereka. Dan ketika kecelakaan terjadi, pertanyaan yang sering muncul adalah:

kalau kecelakaan terjadi karena jalan rusak, apakah pemerintah bisa digugat?

Jawabannya: bisa, tapi tidak otomatis.

Dalam hukum, tanggung jawab tidak hanya dilihat dari siapa yang mengalami kerugian, tapi juga dari siapa yang memiliki kewajiban menjaga kondisi tersebut.

Jalan umum pada dasarnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, tergantung status jalannya. Artinya, ada kewajiban untuk memastikan jalan dalam kondisi layak dan aman digunakan.

Hal ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik, termasuk infrastruktur jalan.

Dalam konteks hukum, situasi seperti ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Jalan yang mengatur penyelenggaraan dan pemeliharaan jalan, serta kewajiban untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Namun, tidak semua kecelakaan akibat jalan rusak langsung membuat pemerintah bertanggung jawab.

Ada beberapa hal yang biasanya jadi pertimbangan.

Apakah kerusakan jalan sudah lama dan tidak diperbaiki?
Apakah ada tanda peringatan di lokasi tersebut?
Apakah kerusakan tersebut memang berbahaya dan dapat diprediksi menimbulkan kecelakaan?

Hal-hal seperti ini penting untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian.

Misalnya, jika jalan sudah lama rusak dan tidak ada upaya perbaikan atau tanda peringatan, maka kemungkinan ada kelalaian yang bisa dipersoalkan.

Sebaliknya, jika kerusakan baru terjadi dan belum sempat ditangani, atau sudah ada tanda peringatan yang jelas, maka tanggung jawab bisa menjadi lebih kompleks.

Dari pengalaman yang sering terjadi di masyarakat, kasus seperti ini jarang langsung dibawa ke pengadilan. Banyak yang berhenti di tahap keluhan atau laporan ke instansi terkait.

Namun, bukan berarti tidak bisa dituntut.

Dalam hukum, ada konsep perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika terbukti ada kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka pihak yang bertanggung jawab bisa dimintai ganti rugi.

Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penyelenggara jalan bisa saja menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban, tentu dengan syarat yang harus dibuktikan.

Yang sering jadi tantangan adalah pembuktian.

Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kecelakaan terjadi karena jalan rusak. Perlu ada bukti yang mendukung, seperti:

• kondisi jalan saat kejadian
• dokumentasi (foto atau video)
• saksi
• atau laporan resmi

Semakin jelas bukti yang ada, semakin kuat posisi hukum korban.

Selain itu, penting juga untuk melihat apakah pengendara sendiri sudah berhati-hati.

Dalam hukum, tanggung jawab bisa saja dibagi. Artinya, meskipun jalan rusak, jika pengendara juga lalai misalnya melaju terlalu cepat maka hal itu juga akan dipertimbangkan.

Jadi, tidak selalu satu pihak yang sepenuhnya disalahkan.

Dalam praktiknya, jika ingin menempuh jalur hukum, biasanya diawali dengan laporan atau pengaduan ke instansi yang bertanggung jawab atas jalan tersebut. Setelah itu, jika tidak ada penyelesaian, barulah bisa dilanjutkan ke jalur hukum perdata.

Namun, langkah ini tentu membutuhkan waktu dan kesiapan, terutama dalam hal bukti.

Intinya

Kecelakaan karena jalan rusak bisa menjadi dasar gugatan, tapi tidak otomatis membuat pemerintah bertanggung jawab.

Harus ada bukti bahwa:

• ada kelalaian dalam pemeliharaan jalan
• kerusakan tersebut berbahaya
• dan menyebabkan kerugian

Jadi...

Kondisi jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan. Ketika jalan tidak terawat, risikonya bisa sangat besar.

Memahami hak sebagai pengguna jalan penting, tapi sama pentingnya juga untuk tetap berhati-hati dalam berkendara.

Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan.